Ceritanya begini. Karena tahun 2008, gue pindah kerja, sehingga dalam 1 tahun itu ada 2 pemberi kerja. Masing masing menghitung dengan rate PPh 21 progresif yang 5%, 10%, 15%, 25% dan 35%. Dan kalau digabung dulu baru dihitung dengan rate progresif yang sama, hasilnya pasti kurang bayar. Gue udah aware dari pertama pindah kerja. Hanya saja ngga menyangka nilainya akan sebesar itu...
Tadinya gue lebih kaget lagi... kirain kurang bayarnya sampai 40 juta !!! Soalnya penghasilan gue dan Natz digabung dalam 1 NPWP. Sempet ngiri sama orang yang NPWP suami istri pisah.. Sempet punya pikiran bertanduk merah dengan mega mega sinetron TPI berjudul ... "Istri Durhaka Lantaran Pajak" :_P
Tapi thank GOD ada UU No 36 Tahun 2008 (perubahan UU No 7 / 1983) yang menetapkan bahwa penghasilan istri dari 1 pemberi kerja, pajaknya bersifat final alias tidak digabung lagi dengan suami. Plus pencerahan dan konfirmasi dari Papa Natz bahwa hal itu benar adanya. Thank GOD.
terima kasih untuk pak Dudi dan mba Triyani. Tulisan kedua pakar ini sering jadi referensi saya dalam masalah perpajakan
ohya juga buat Papa Natz yang ternyata jago urusan pajak :_)
Sempet muncul beberapa ide gila hasil sharing dengan teman teman sesama anak baru di kantor ini. Ide gila itu berupa: pura pura ngga tau kalau kurang bayar, jadi isi aja nihil. Tau kurang bayar, tapi pura pura salah hitung, sehingga pajaknya lebih kecil. Dan diantara ide gila yang paling masuk akal adalah: lapor aja 1 pemberi kerja, misalnya kerja sampai Agustus di kantor lama, ngakunya Sep - Dec ngga kerja alias pengangguran, sehingga SPTnya pasti nihil. Sampai ada yang kepikiran kurang bayarnya kecilin dulu, misalnya 5 juta aja, bulan depan bikin SPT pembetulan baru bayar sisanya -> ini untuk mengakali cash flows.
Tentu saja, jalan paling lempeng yang gue pakai, yaitu bayar dan lapor apa adanya. Soalnya ini masalah hati nurani. Masalah mau tidur nyenyak juga... :_) (mengutip baliho iklan pajak).
Maka jadilah gue orang bijak. Kan orang bijak taat pajak. Gue sama sekali ngga keberatan untuk menyelesaikan kurang bayar tersebut karena memang sudah kewajiban. Kalau ngga gue yang setor-pun, seharusnya kan dipotong juga oleh pemberi kerja. Apalagi sekarang bayar pajak sangat amat dimudahkan (bisa di Kantor Pos dan Bank yang ditunjuk - gue sendiri bayar di Mandiri Daan Mogot). Lapor SPT pun tidak lagi harus di KPP asal seperti tahun lalu. Bisa di KPP mana saja, bahkan disediakan 'drop box' di tempat tempat strategis, misalkan di Mal.
Dan sebagai warga negara yang baik, sudah sepantasnya gue tidak menuntut apapun dari pajak yang gue bayar... Tidak menuntut pelayanan publik ditingkatkan. Tidak mengeluh jalanan macet, banyak lobang dan angkot ugal ugalan. Tidak juga berharap aparat negara yang digaji dari pajak gue itu bekerja dengan benar, misalnya dengan tidak korupsi. Apalagi bermimpi DPR yang digaji dari pajak gue, benar benar memperjuangkan nasib gue... Gue hanya membayar pajak dan menuruti aturan saja. Titik.
Kita bahkan ngga pernah mendengar (di kampanye) bahwa kita disebut sebagai 'pembayar pajak' seperti di kampanye kampanye di US. Biasanya jurkam disana akan bilang, "wahai citizen and tax payer..." mengingatkan bahwa kita punya hak atas pajak yang kita bayar... Orang Bijak Taat Pajak, tapi apakah Orang (yang gajinya dari) Pajak Taat (dan) Bijak ?
1 komentar:
Saya butuh pencerahan, karena menghadapi masalah yang mungkin sama. Karena mau taat pajak tapi bodoh karena tidak ngerti.saya laporkan pajak 2009 dimana istri saya pindah kerja dengan melampirkan 2 spt yg dimana perusahaan berikutnya tidak me setahun kan spt istri saya. sekarang saya diminta bayar kekurangan pajaknya tetapi setelah diakumulasikan dengan spt saya. Sehingga harus bayar berkaki lipat dari kekurangan pajak istri saya sendiri.saya tanya teman, berbeda beda pendapat.tadi saya baca UU no.36 tahun 2008 pasal 8 nomor 1. Saya kurang jelas. Bukannya dengan kondisi saya diatas, disebutkan bahwa istri saya kerja di 2 tempat . Terima kasih, mohon pencerahannya
Posting Komentar